Peringkat Pertama Kinerja PTSP Di Provinsi Jambi, Ini Yang Akan Didapat Kabupaten Batang Hari

penilaian bkpm penilaian bkpm

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan Kegiatan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah serta kinerja PPB Kegiatan ini diselenggarakan untuk menindaklanjuti amanah Peraturan Presiden (Perpres) No. 42 tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan pada 6 Maret 2020.

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Riyatno menjelaskan bahwa berdasarkan Perpres 42/2020 pasal 17, Kepala BKPM mendapat mandat memimpin tim penilai yang beranggotakan unsur BKPM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan kementerian/lembaga terkait, serta dapat melibatkan unsur profesional. Penilaian dilakukan terhadap K/L atas kinerja percepatan pelaksanaan berusaha, serta terhadap pemerintah daerah atas kinerja PTSP dan kinerja percepatan berusaha di daerah.

Mekanisme penilaian dilakukan melalui pengawasan dengan menggunakan sistem Online Single Submission (OSS), di mana pemerintah pusat akan dikoordinasikan oleh BKPM dan di Provinsi dikoordinasikan oleh DPMPTSP Provinsi, sedangkan di Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh DPMPTSP Kabupaten/Kota. Proses penilaian akan dimulai pada pertengahan April 2021 dan berakhir pada bulan Juni 2021. Kemudian pada Agustus 2021, Kepala BKPM akan memberikan hasil penilaian kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan dalam pemberian insentif/sanksi kepada pemerintah pusat dan daerah pada tahun 2022.

Berdasarkan Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI Nomor 139 Tahun 2021 tentang penetapan hasil penilaian kinerja PTSP dan kinerja percepatan pelayanan berusaha pemerintah daerah tahun anggaran 2021 memutuskan Kabupaten Batang Hari mendapat nilai 84,13 dengan kategori sangat baik dan peringkat nasional mendapat peringkat 46 dari 415 Kabupaten yang dinilai oleh BKPM / Kementerian Investasi RI. DPMPTSP untuk Kabupaten tingkat Provinsi Jambi mendapatkan peringkat Pertama jauh meninggalkan nilai untuk PTSP Provinsi Jambi dan Kabupaten lain yang berada di Provinsi Jambi.

Hasil ini menurut Kepala DPMPTSP Rijaludin, “ini merupakan hasil dari kerja sama kita sebagai pemerintah Kabupaten Batang Hari dan didukung oleh HIPMI dan stake holder lainnya, Insya Alloh kedepannya realisasi investasi di Kabupaten Batang Hari akan mencapai 300 % dari target yang Bupati berikan dan mudah-mudahan DPMPTSP Kabupaten Batang Hari akan naik peringkat menjadi 10 besar terbaik di Indonesia”.

Penilaian kinerja memiliki 3 kategori yaitu ‘Sangat Baik’ dengan nilai antara 80 sampai 100, ‘Baik’ dengan nilai antara 60 sampai 79,99 dan ‘Kurang Baik’ dengan nilai di bawah 59,99. Jika Pemda dan K/L mendapatkan nilai ‘Sangat Baik’ maka dapat diusulkan untuk diberi penghargaan berupa piagam/trofi, publikasi media massa dan insentif anggaran bagi K/L atau Dana Insentif Daerah (DID) bagi Pemda. Sedangkan pada nilai ‘Kurang Baik’ untuk Pemda akan diberikan sanksi administratif penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH). Untuk K/L dapat diberikan teguran tertulis, publikasi media massa dan disinsentif anggaran. Jika Pemda dan K/L berada di kategori ‘Baik’ maka tidak akan mendapatkan penghargaan ataupun sanksi.

Penilaian kinerja ini merupakan upaya mendorong target pemerintah dalam memperbaiki iklim pelaksanaan berusaha di daerah dan kualitas pelayanan publik di PTSP Pemda, yang akan bermuara pada peningkatan peringkat Ease of Doing Business (EODB) atau Kemudahan Berusaha.

Andi azzam*