STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN BATANG HARI

Berdasarkan:

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

 

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)   Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:

a.   Sekretariat;

b.   Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklik dan Promosi Penanaman Modal;

c.   Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal;

d.   BIdang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;

e.   Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;

f.   Kelompok Jabatan Fungsional; dan

g.   UPTD.

(2)   Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur organisasi sebagaimana tercantum dlam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

BAB XI

TATA KERJA

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugasnya setia pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta dengan Instansi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tugas masing-masing.

 

Pasal 44

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

a.   Bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan

b.   Wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

 

Pasal 46

(1)   Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)   Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

(3)   Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

 

Pasal 47

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

 

Pasal 48

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis bebang kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

 

Pasal 49

Kepala Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

 

Pasal 50

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas pembantuan:

a.   Wajibh berkoordinasi dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan penanaman modal di Provinsi dan instansi lain yang relevan; dan

b.   Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Kementrian teknis terkait dan Kebudayaan, dan Dinas yang menyelenggarakan urusan penanaman modal di Provinsi.

 

BAB XII

JENIS JABATAN

Pasal 51

(1)   Jabatan yang mengisi Struktur Organisasi Dinas terdiri atas:

a.   Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

b.   Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.

c.   Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.

d.   Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

(2)   Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

(3)   Setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

 

Pasal 52

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.