INFORMASI LAYANAN PERIZINAN

Berdasarkan:

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 72 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DIBIDANG PENANAMAN MODAL, PERIZINAN DAN NO PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI

 

Pasal 4

(1)  Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

(2)  Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan, sebagai berikut :

a.   Perizinan terdiri dari :

  1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  2. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha;
  3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
  4. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sector usaha;
  5. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
  6. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor;
  7. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal.
  8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha;
  9. Surat izin tempat usaha ;
  10. Izin Mendirikan Bangunan;
  11. Izin Trayek;
  12. Kartu Pengawas;
  13. Kartu Kontrol Izin Usaha;
  14. Izin Usaha Angkutan Orang danBarang;
  15. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
  16. Izin Penyelenggaraan PAUD;
  17. Izin Lembaga Pendidikan Non Formal;
  18. Izin Penyelenggaraan Kursus;
  19. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan ;
  20. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman;
  21. Izin Penelitian;
  22. Izin Pendirian Rumah Sakit Swasta Setara Rumah Sakit Kelas C dan D;
  23. Izin Operasional Rumah Sakit Swasta Setara Rumah Sakit Kelas C dan D;
  24. Izin Pendirian Pusat Kesehatan Masyarakat ( Puskesmas );
  25. Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat( Puskesmas );
  26. Izin Praktek Dokter;                                                 
  27. Izin Klinik;
  28. Izin Rumah Bersalin;
  29. Izin Fisioterapi;
  30. Izin Rontgen/Radiologi;
  31. Izin Laboratorium;
  32. Izin Balai Konsultasi Kesehatan Gigi;
  33. Izin Praktek Apoteker;
  34. Izin Praktek Asisten Apoteker;
  35. Izin Praktek Perawat;
  36. Izin Penyelenggaraan Ahli Gizi;
  37. Izin Praktek Bidan;
  38. Izin Apotek;
  39. Izin Optikal;
  40. Izin Toko Obat;
  41. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional ( UMOT );
  42. Izin Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga;
  43. Izin Balai Pengobatan;
  44. Izin Tukang Gigi;
  45. Izin Pengobatan Tradisional (BATRA);  
  46. Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
  47. Izin Lokasi;
  48. Izin Lingkungan;
  49. Izin Pembuangan Air Limbah;
  50. Izin Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk penyimpanan sementara;
  51. Izin Usaha Simpan Pinjam;
  52. Izin Usaha Perikanan;
  53. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
  54. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  55. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat;
  56. Izin Usaha Toko Swalayan;
  57. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan untuk pertokoan Mall, Plaza dan pusat perdagangan;
  58. Izin Usaha Industri ( kecil dan menengah );
  59. Izin Perluasan Usaha Industri( kecil dan menengah );
  60. Izin Pendirian Bengkel Kendaraan Bermotor;
  61. Izin Usaha Perkebunan;
  62. Izin Usaha Perkebunan Budi Daya (IUB-B);
  63. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUB-P);
  64. Surat Izin Penggunaan Jalan (SIPJ);
  65. Izin Reklame;
  66. Izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
  67. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
  68. Izin Usaha Penyediaan Jasa Pekerja / Buruh;

 

b.   Non Perizinan, terdiri dari:

  1. Rekomendasi Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan Untuk Penanaman Modal di  Bidang- bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu;
  2. Insentif Daerah;
  3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  4. Tanda Daftar Gudang (TDG);
  5. Tanda Daftar Industri (TDI) ;
  6. Persetujuan Prinsip.