Omnibus Law, Ramuan Meningkatkan Investasi

omnibus law kebijakan pemerintah naikkan investasi omnibus law kebijakan pemerintah naikkan investasi

Dalam beberapa minggu ini, omnibus law memicu banyak perdebatan di tingkat nasional terutama pada jajaran pengusaha dan pengamat ekonomi. Istilah omnibus law di Indonesia pertama kali akrab di telinga setelah pidato pelantikan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2019 lalu. Omnibus law ini sejatinya lebih banyak kaitannya dalam bidang kerja pemerintah di bidang ekonomi. Yang paling sering jadi polemik, yakni ombinibus law di sektor ketenagakerjaan yakni UU Cipta Lapangan kerja. Sebagaimana bahasa hukum lainnya, omnibus berasal dari bahasa latin omnis yang berarti banyak. Artinya, omnibus law bersifat lintas sektor yang sering ditafsirkan sebagai UU sapujagat. Ada tiga hal yang disasar pemerintah, yakni UU perpajakan, cipta lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM.

Omnibus law juga dikenal dengan omnibus bill. Konsep ini sering digunakan di Negara yang menganut sistem common law seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi. Regulasi dalam konsep ini adalah membuat satu UU baru untuk mengamandemen beberapa UU. Secara sederhana Omnibus law adalah suatu Undang-Undang (UU) yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana. Sejauh ini, pemerintah telah menyisir 74 undang-undang yang akan terkena dampak omnibus law. Menurut Presiden Jokowi, bila pemerintah hanya menyisir UU satu per satu untuk kemudian diajukan revisi ke DPR, maka proses dapat memakan waktu hingga lebih dari 50 tahun.

Omnibus Law Cipta Lapangan yang kaitannya dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain: Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan Pemberdayaan, Perlindungan UMKM, Kemudahan Berusaha, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah dan kawasan ekonomi. Pak Jokowi berucap di pertemuan forum PTSP beberapa hari yang lalu, apabila ada Perusahaan yang mau investasi yang berorientasi eksport, pejam mata langsung tanda tangan jangan banyak pertanyaan lagi. Kebijakan Presiden Jokowi sangat luar biasa ini tujuannya dalam rangka meningkatkan Pertumbuhan ekonomi Indonesia dan memperkuat eksport dalam rangka memperkuat neraca perdagangan Indonesia.

Kebijakan besar ini perlu dukungan dari Pemerintah Daerah khususnya DPMPTSP yang berfungsi sebagai perwakilan pemerintah dalam mengurus investasi dan kenyamanan berusaha. Jangan sampai kebijakan yang ditegaskan oleh Presiden tidak diikuti regulasi yang kuat, nanti ujung – ujungnya niat yang mulia berujung pidana bagi kepala Perizinan. Investasi yang masuk ke Batang Hari tahun 2020 diperkirakan diatas 5 Trilyun diharapkan bisa menopang pembangunan di daerah dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi masyarakat. APBD yang hanya sekitar 1,3 Trilyun tidak akan mampu mengatasi persoalan pembangunan dan ekonomi rakyat tanpa ada dukungan dari pihak swasta.

Kenyamanan berusaha, dukungan keamanan dari aparat dan kepastian hukum adalah kunci kenyamanan investasi. Perusahaan yang berinvestasi di Batang Hari perlu dilindungi untuk nyaman dan happy dalam berusaha. Permaslahan – Permasalahan yang timbul seyogyanya diselesaikan oleh Satgas Percepatan Berusaha yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan Perpres 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Kalau semua disangkutkan dengan pidana, investor akan lari dan mencari daerah lain untuk menanamkan modalnya. Dukung investasi, tingkatkan pelayanan, jauhi perilaku korupsi dan pungli. Inovasi dan tekad aparatur pemerintah di Batang Hari yang memposisikan pelaku usaha sebagai majikan dan kita sebagai pelayan adalah kunci dalam rangka visi Batang Hari Unggul yang maju, adil dan sejahtera berlandaskan ketakwaan. (A.Susanta)