Kepala BKPM Dukung Penuh DPMPTSP di Daerah

Promosi investasi Kabupaten Batang Hari Promosi investasi Kabupaten Batang Hari

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan siap pasang badan bila ada pejabat terkait di daerah yang dipidanakan karena kebijakan administrasi dalam perizinan investasi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperjuangkan agar UU Omnibus Law tidak lagi membuat pasal yang mempidanakan kebijakan administrasi. "Jadi bapak/Ibu tidak perlu takut tanda tangan izin, kalau nanti dipermasalahkan, kami akan bela," ucap Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam Rapat Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah Bagi Pemerataan Investasi di Ritz Carlton - Pacific Place, Jakarta, Rabu (19/2).

Menurut dia, sampai saat ini sering terjadi kekhawatiran Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengenai dampak pidana saat menjalankan kebijakan administrasi. Kekhawatiran itu, juga akan mempengaruhi minat investor dalam menanamkan modal di Indonesia. Namun, dengan UU Omnibus Law, masalah itu kini akan dapat ditangani. "Jadi, saya katakan, UU Omnibus Law tidak lagi memuat pasal yang memidanakan kebijakan administrasi. Tetapi kalau bapak ibu melakukan pidana korupsi, tanggung jawab masing-masing," ujarnya.

Bahlil mengungkapkan bahwa mengurus investasi tidak cukup hanya dengan promosi. Sebab danya investasi mangkrak sebesar Rp 708 triliun disebabkan oleh arogansi sektoral antara Kementerian/Lembaga (K/L), tumpang tindih aturan pusat dan daerah serta masalah di lapangan.

"Banyak masalah ‘hantu’ di lapangan, ‘hantu-hantu’ berdasi. Ini dapat diselesaikan oleh orang-orang yang pernah menjadi bagian dari kelompok itu. Karena saya tahu itu, makanya bisa saya selesaikan. Sudah 3 bulan ini alkhamdulillah kita bisa menyelesaikan 200 Trilyun.

Sumber : Investor Daily